Premanisme Bersamas Organisasi Kemasyarakatan Menghalangi Investasi Otomotif Diungkap Media Global
Diwida | - Organisasi kemasyarakatan alias Ormas, sering kali dirujuk sebagai LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia, kini memiliki reputasi yang sudah memburuk sekali. Dahulu menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencetuskan ide dan pemikiran serta bertindak sebagai pengawas atas pemerintahan, sekarang Ormas malah terkenal dengan segudang masalah negatifnya.
Organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, atau sebutan apa pun itu, cenderung menimbulkan kekhawatiran. Bahkan organisasi massa juga dipandang sebagai hambatan bagi iklim investasi di Indonesia karena adanya berbagai pemerasan dan pungutan ilegal yang membuat para investor kabur.
Di sejumlah wilayah yang dipenuhi gudang-gudang atau aktifitas industri, hal tersebut bukan hanya sekedar rumor lagi. Malah menjadi fakta terbuka bahwa para preman yang menyamar di balik organisasi masyarakat sering kali mengenakan biaya ekstra pada pelaku usaha lokal atas berbagai alasan.
Kisah ini telah menjadi sorotan bagi sejumlah negara lain dan semakin merusak citra Indonesia di hadapan para pemodal internasional. Sebagaimana dilaporkan oleh South China Morning Post (SCMP), perilaku kekerasan yang disamarkan sebagai organisasi kemasyarakatan nyata-nyatanya mempersulit upaya perluasan bisnis otomotif multinasional di tanah air.
SCMP menulis dalam laporannya, impian Indonesia untuk menjadi pusat kendaraan listrik di Asia Tenggara berbenturan dengan musuh bebuyutan, yakni kelompok kejahatan terorganisasi preman berkedok ormas.
"Para penegak hukum misterius ini, yang selama ini menjadi momok bagi pedagang kaki lima dan usaha kecil, kini dituduh mengganggu pabrik senilai USD 1 miliar milik produsen kendaraan listrik asal Tiongkok, BYD, sebuah proyek yang dipuji sebagai landasan masa depan ekonomi negara tersebut," catat SCMP dalam laporannya.
SCMP dalam tulisannya melanjutkan, tuduhan yang muncul bulan lalu ini menyoroti ketegangan yang lebih dalam dalam dorongan modernisasi Indonesia dan pertanyaan, dapatkah pemerintah membasmi gangsterisme yang telah berakar selama beberapa generasi di bawah perlindungan para pendukung yang kuat?
SCMP pun menggarisbawahi masalah premanisme yang menyamar sebagai organisasi kemasyarakatan di masa lalu ketika Hindia-Belanda masih melakukan penjajahan terhadap Indonesia.
"Prajurit Preman, diduga memiliki hubungan dengan kalangan elite politik dan aparat penegak hukum, bisa menelusuri sejarahnya sampai masa kolonial Belanda, di mana petugas setempat dimanfaatkan untuk menyedot sumber daya demi keuntungan para penjajah. Kini, mereka sudah berkembang menjadi elemen penting dalam struktur ekonomi dan politik negeri," tambah laporan SCMP.
Pada tanggal 20 April, dugaan masalah yang berkaitan dengan pabrik BYD mulai muncul saat Eddy Soeparno, wakil ketua Majelis Permusyarahan Rakyat Indonesia, menyuarakan keprihatinannya publik usai melakukan kunjungan ke fasilitas perakit BYD di Shenzhen, China.
"Eksistensi dari kekerasan dan intimidasi yang meresahkan mencegah kemajuan proyek BYD di Indonesia. Menurut saya, pihak berwenang perlu bersikap tegas untuk memecahkan situasi tersebut," ungkap Eddy Soeparno.
Akan tetapi, permasalahan tersebut tidak hanya menimpa BYD. Produsen mobil listrik dari Vietnam, VinFast, yang sedang mendirikan pabrik bermodal USD 200 juta di kawasan industri bersama-sama dengan BYD di Subang, Jawa Barat, diberitakan juga menghadapi hambatan sejenis.
"VinFast telah melaporkan adanya gangguan yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab, namun saya sudah membantu mereka dengan mengomunikasikan masalah ini kepada pejabat lokal," ungkap Moeldoko, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Listrik Indonesia serta Kepala Staf Kepresidenan pada masa pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo.
Meskipun begitu, Eddy Soeparno menyampaikan peringatan bahwa preman dapat mengganggu target ekonomi Indonesia, seperti misalnya usaha pemerintah yang bertujuan meraih pertumbuhan sebesar 8 persen.
"Tetapi dengan memperlakukan mafia semacam itu, Indonesia akan menyampaikan pesan yang jelas ke dunia bisnis bahwa pemerintahan ini tidak mentolerir perilaku cowboy dari para oknum tersebut," ujarnya.